Pengembangan Bandara Masih Terkendala

Pengembangan Bandara Masih Terkendala

 

Kabupaten Tabalong adalah wilayah yang jauh dari laut. Oleh karena itu, Banua Saraba Kawa ini tidak memiliki pelabuhan untuk bongkar muat barang. Sementara akses jalan darat juga terbilang jauh karena harus ke Banjarmasin yang berjarak lebih dari 200 Km. Akibatnya masyarakat Tabalong masih kesulitan untuk memasarkan hasil produksinya ke luar daerah.

Salah satu contoh adalah hasil produksi ikan air tawar dari Desa Kambitin Raya dan Pasar Arba. Selama ini para petani ikan masih kesulitan memasarkan hasil panennya ke luar daerah. Padahal kebutuhan ikan di kota-kota besar di pulau Jawa sangat besar. Namun karena belum tersedianya sarana transportasi yang memadai maka para petani ikan belum mampu memasok hasil produksinya ke pulau Jawa atau kota-kota besar lainnya.

Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan bandar udara (bandara). Ada dua opsi yang ingin dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabalong, mengembangkan Bandara Warukin atau membangun bandara baru.

Mengembangkan Bandara Warukin merupakan prioritas utama. Karena selain letaknya yang strategis, struktur tanahnya juga keras dan sangat cocok untuk landasan pesawat. Penilaian itu diungkapkan oleh mantan Menteri Perhubungan, Ir Giri Suseno Hadihardjono saat berkunjung ke daerah ini beberapa waktu lalu. Ia sangat  mendukung rencana pengembangan Bandara Warukin meski saat ini masih terkendala persoalan lahan dengan PT Pertamina.

“Saya melihat tanah Bandara Warukin sudah cukup keras karena itu lebih baik mengembangkan bandara yang sudah ada, tak perlu buka bandara baru,” jelas Giri waktu itu.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Tabalong tidak bisa serta merta memperpanjang runway (landasan pacu) Bandara Warukin. Untuk mengembangkan bandara ini pemerintah terlebih dahulu harus meminta agar BUMN itu menghibahkan asetnya ini. Sementara Pertamina sendiri tidak bisa sembarangan menyerahkan asetnya kepada pihak lain. Harus ada rekomendasi dari PT Pertamina, Kementerian BUMN, Dirjen Kekayaan Negara serta DPR RI. Oleh karena itu, harus ada tim yang akan melobi semua lembaga dan instansi tersebut, termasuk juga Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Tabalong masih melakukan negosiasi untuk mengganti status kepemilikan Bandara Warukin. Jika itu berhasil, maka keinginan membangun bandara satu-satunya di banua Saraba Kawa itu akan berhasil dengan mulus. Namun, jika PT Pertamina bersikeras mempertahankan asetnya tersebut, pemerintah hanya bisa memberikan penyertaan modal untuk pengembangan. Selebihnya, harus mencari lokasi baru.

Jika pengembangan bandara ini berhasil dilaksanakan, maka para calon penumpang yang ingin keluar daerah dengan menggunakan pesawat terbang tidak perlu lagi jauh-jauh ke Banjarmasin. Termasuk juga calon penumpang dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan dan Tengah, Balangan, Barito Timur, Barito Selatan dan kebupaten terdekat lainnya.

Selain itu, dengan adanya sarana transportasi memadai maka akan menjadi nilai tambah untuk lebih menarik minat para investor menanamkan modalnya di daerah ini. Jadi, pengembangan bandara ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi masyarakat di masa yang akan datang.***

 

 

 

Runway Harus 2 Km

 

Saat ini Bandara Warukin belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Kini keberadaannya hanya untuk akomodasi karyawan PT Adaro Indonesia dan belum dapat melayani masyarakat umum secara maksimal.

Bandara ini belum dapat dilandasi oleh pesawat berbadan besar karena panjang runway hanya sekitar 1400 meter dengan lebar 30 meter. Dengan demikian pesawat bisa mendarat paling hanya jenis Fokker 27 Cassa 212 yang berkapasitas sekitar 40 penumpang. Supaya bandara ini bisa dilandasi pesawat komersil berbadan besar, maka landasan pacu harus diperpanjang sekitar 2000 meter.

Untuk mengembangkan bandara ini dengan menambah panjang runway, Bupati H Rachman Ramsyi telah melayangkan surat ke PT Pertamina guna meminta agar BUMN itu mengalihkan status kepemilikan lahan kepada pemerintah daerah.

“Untuk membuka bandara yang baru tentu menelan dana sangat besar karena itu lebih baik mengembangkan bandara yang ada dan pemerintah daerah perlu koordinasi kepada pihak pertamina selaku pemilik bandara,” jelas Rachman, beberapa waktu lalu.

Sementara itu komisi II DPRD Tabalong, juga melakukan kunjungan kerja ke Pertamina pusat sekaligus mempertanyakan prosedur pengalihan lahan bandara.***

 

 

Terkesan Mubazir

 

Sebenarnya Bandara Warukin mempunyai potensi yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber Kabupaten Tabalong. Namun  sayangnya PT Pertamina terkesan setengah hati menyerahkannya kepada pemerintah daerah. Selama ini yang diserahkan baru pengelolaannya, semantara status kepemilikan masih berada di pihak BUMN tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah tidak bisa mengembangkannya secara optimal.

Untuk itu perlu adanya kajian dan penelitian bagaimana mengoptimalkan pengelolaan aspek keuangan dan bagaimana mengoptimalkan pengadaan dan pengelolaan aspek teknis di Bandara Warukin. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada, income and cash flow statement, kemampuan membayar kembali investasi dan biaya yang telah dikeluarkan serta perannya dalam pembangunan ekonomi seluruhnya di Kabupaten Tabalong

Beberapa kalangan menilai sebenarnya Bandara Warukin ini semestinya dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong. pasalnya, selama ini keberadaannya terkesan mubazir karena pemiliknya sudah tidak menggunakannya lagi. Sejak produksi minyak mentah di daerah ini mulai menurun, Pertamina tidak lagi menggunakan bandara tersebut.

“Mestinya bandara itu diserahkan saja sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Hitung-hitung sebagai timbal balik dari kekayaan alam berupa minyak bumi yang sudah mereka sedot sejak sebelum kemerdekaan,” kata salah seorang warga Tanjung.

Namun ia menyadari bahwa tidak segampang itu Pertamina bisa menyerahkan aset yang dimilikinya. Harus ada persetujuan dewan komisaris serta sejumlah pejabat dari lembaga dan instansi terkait lainnya. Disinilah dibutuhkan kejelian pemerintah daerah dalam melakukan lobi tingkat tinggi dengan pemerintah pusat.***

 

 

Harus Melalui Persetujuan DPR RI

 

Wakil Bupati H Muchlis SH, baru-baru tadi, bertemu dengan para pejabat PT Pertamina pusat. Dalam pertemuan itu pihak pertamina bersedia menghibahkan Bandara Warukin kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Hal itu disampaikan Muchlis pada konferensi pers Hari Jadi Kabupaten Tabalong ke-66 di Wisma Tamu Pendopo Bersinar Pembataan Tanjung. Menurutnya, PT Pertamina tidak mempermasalahkan jika status kepemilikan Bandara Warukin diserahkan kepada pemerintah daerah. Hanya saja, jika bandara itu nilainya mencapai Rp10 M atau lebih maka harus melalui persetujuan DPR RI.

Selain itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Drs H Hidwar Ahmadi MSi telah melakukan pendekatan dengan Pertamina pusat, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Tujuannya untuk menjajaki kesepakatan agar aset negara itu bisa dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Sementara Sekretaris Daerah Drs H Abdel Fadillah MSi mengatakan ada plus minus jika hibah ini benar-benar terealisasi. Kerugian yang akan dialami oleh pemerintah daerah adalah berkurangnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi salah satu sumber PAD Kabupaten Tabalong.***

 

 

Awas Jabak Mafia Tanah

 

Rencana pemerintah untuk mengembangkan Bandara Warukin gaungnya ternyata sudah sangat terasa di masyarakat. Hampir semua masyarakat di sekitar lokasi bandara hingga ke seluruh Kecamatan Tanta, Tanjung dan Murung Pudak sudah mendengar rencana besar ini.

Meski pengembangan bandara ini belum pasti dilakukan, para ‘mafia’ tanah sudah mulai bergerak. Mereka mulai kasak kusuk ingin membeli tanah warga di sekitar Bandara Warukin. Tentu saja harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi dari harga pasaran yang berlaku saat ini, dengan harapan akan digantirugikan kepada pemerintah di kemudian hari jika proyek ini benar-benar direalisasikan.

Selain itu, lahan-lahan yang sebelumnya dibiarkan kosong kini sudah mulai ditanami dengan berbagai tanaman. Dalam istilah masyarakat hal itu disebut jabak dengan harapan nilai ganti rugi semakin besar. Jika hal ini tidak segera diantisipasi oleh pemerintah, bukan mustahil pembebasan lahan ini akan menjadi kendala tersendiri bila benar-benar akan mengembangkan bandara ini.***

 

 

 

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s