Pasal-Pasal Krusial RUU Pilkada

*Masih Belum Disahkan

 

SEJAK pertama digulirkan, tak terasa sudah hampir tujuh tahun pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung. Selama itu banyak plus minus pesta demokrasi ini yang terus menjadi perdebatan di kalangan elit politik di negara ini. Mulai dari gesekan sosial di masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan, sampai biaya politik yang nominalnya terbilang tidak sedikit sehingga dianggap menguras keuangan daerah.

Atas dasar itulah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri terus berupaya melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pilkada. Salah satunya dengan merevisi UU Pilkada itu sendiri.

Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada itu sudah diserahkan kepada DPR RI. Namun hingga kini masih belum tuntas dibahas karena ada pasal-pasal krusial yang belum disepakati oleh fraksi-fraksi DPR RI. Oleh karena itu menurut informasi terakhir, RUU itu telah dikembalikan oleh DPR ke pemerintah untuk direvisi.

Tarik ulur pembahasan RUU Pilkada ini kemungkinan karena di dalamnya terdapat pasal-pasal yang merugikan partai politik dan pejabat yang sedang berkuasa. Apa saja pasal krusial yang terdapat dalam RUU tersebut? Inilah rangkuman Tabloid TUNtas berdasarkan informasi dari berbagai sumber.***

 

Dilaksanakan Serentak  

 

Pemerintah mengusulkan pelaksanaan pemilihan bupati dan wali kota dilakukan serentak di satu provinsi. Usulan itu merupakan salah satu poin penting yang dituangkan dalam naskah revisi Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pola pilkada serentak di satu provinsi ini lebih efisien, dan hal itu terbukti setelah diuji coba pada pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun lalu.

Gamawan mengatakan dengan pengaturan pilkada serentak otomatis akan ada penyesuaian masa jabatan untuk beberapa bupati dan wali kota. Rencananya pelaksanaan pilkada serentak akan mengacu pada jabatan bupati dan gubernur yang paling lama. Dengan begitu tidak akan ada jabatan bupati dan wali kota yang kurang dari masa jabatannya.

Sedangkan untuk bupati dan wali kota yang masa jabatannya sudah lebih dahulu habis, akan ditunjuk petugas pelaksana tugas sampai diadakan pemilihan. “Jadi tidak akan ada kekosongan jabatan,” ujar Gamawan.

Meski begitu, kata Gamawan, pelaksanaan pilkada serentak juga dinilai memiliki risiko. Misalnya jika secara bersamaan ada gugatan atas pelaksanaan pilkada. “Makanya kami masih merumuskan pola yang tepat.” Karena itu, menurut Gamawan, pelaksanaan pilkada akan ditata lagi dari awal. Dia memprediksi sistem pilkada serentak ini baru bisa dilaksanakan pada lima tahun kedua.

Rancangan revisi UU Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang di dalamnya diatur soal pilkada serentak ini akan segera dirampungkan oleh pemerintah. “Habis Lebaran, Insya Allah akan diajukan ke Dewan,” ujar Gamawan.***

 

Hanya Pilih Bupati/Walikota

Sekda Ditunjuk Oleh Pemerintah Pusat

 

Jika RUU Pilkada ini disetujui oleh DPR RI, maka kedepan tidak ada lagi pasangan calon kepala daerah. Pilkada hanya memilih bupati dan walikota.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, dalam usulan pemerintah, wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati/wali kota) tidak dipilih berpasangan atau satu paket dengan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah berlangsung tunggal saja, yaitu hanya kepala daerah.

Alasannya,  tingginya pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya setelah menjabat. “Kemesraan cuma tiga bulan, kemudian gontok-gontokan. Ini membingungkan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat terganggu akibat keduanya bersaing. Kami berkewajiban untuk mengatasi ini,” tegasnya.

Sementara mengenai calon wakil yang akan mendampingi kepala daerah masih menjadi perdebatan. Meski bupati/walikota terpilih diberi kepercayaan untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pendampingnya, namun penentuannya tetap berada di pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Calon wakil kepala daerah harus berasal dari PNS aktif dengan kriteria kepangkatan tertentu. Konon, pasal inilah yang menjadi salah satu ganjalan untuk meloloskan revisi UU Pilkada. Bagaimana pun juga jika ini disetujui, parpol akan dirugikan. Mereka tidak bisa lagi menempatkan kader-kader terbaiknya untuk menduduki jabatan tersebut

Djoherman juga menegaskan, pemerintah pusat juga akan memilih jabatan tertentu di daerah, misalnya sekda atau jabatan penting lainnya. Hal itu supaya jabatan seperti itu tidak diisi oleh tim sukses semata, tetapi memang yang kompeten dan telah lama berkarier. Pemilihan oleh calon terpilih hanya membuat pemerintah daerah tidak berjalan efektif dan pelayanan terhadap rakyat tidak maksimal.***

 

Gubernur Dipilih DPRD

 

Ada perbedaan antara pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati/walikota. Dalam RUU tersebut gubernur dipilih oleh DPRD, sedangkan bupati/walikota dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, jika usulan itu disetujui maka kedepan rakyat tidak lagi dilibatkan secara langsung untuk memilih gubernur.

Saat ditanya wartawan mengapa bukan bupati atau wali kota saja yang dipilih DPRD, kalau untuk menghemat biaya, Djohan menjelaskan, otonomi luas itu adanya di kabupaten/kota. Semua urusan pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sebagainya ada di kabupaten atau kota.

Di sisi lain, tambahnya, pemerintah masih membuka ruang partisipasi yang luas kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Hirarki jabatan bupati/wali kota masih sangat dekat dengan rakyat bila dibandingkan gubernur. Karena itu, perlu dilibatkan masyarakat dalam memilihnya.***

 

Keluarga Incumbent Dilarang Mencalon

 

Salah satu pasal kontroversial dalam RUU Pilkada adalah larangan bagi keluarga incumbent yang sedang menjabat untuk maju sebagai calon kepala daerah. Jika pasal ini disetujui, kedepan tidak ada lagi anak, isteri atau suami kepala daerah untuk meneruskan dinasti politiknya.

Ditutupnya celah politik dinasti dinilai dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam upaya menghapus praktik oligarki di daerah. Namun, perlu solusi lain yang lebih jitu dan sistematis.

Dalam RUU Pilkada sudah dimasukkan ketentuan yang melarang keluarga inti kepala daerah untuk mencalonkan diri baik untuk pemilihan bupati, wali kota, ataupun gubernur. Mata rantai politik dinasti akan diputus melalui aturan ini. Larangan ini berlaku selama satu periode jabatan. Sifatnya cutting off lima tahun. Dengan begitu maka politik dinasti akan terhapus dengan sendirinya.

Larangan untuk politik dinasti itu diharapkan mampu menciptakan harmonisasi dalam pemerintahan. Ini juga untuk mencegah kepala daerah berikutnya melindungi kepala daerah sebelumnya yang terlibat kasus hukum.

Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap yang hadir pada diskusi itu mengaku setuju dengan pembatasan agar keluarga inti kepala daerah dilarang mencalonkan diri. Menurutnya, masalah pencalonan dalam Pilkada memang harus diatur demi menutup celah bagi penyelahgunaan kewenangan.

“Karena itu, memang patut dipertimbangkan secara serius usulan agar anak istri kepala daerah dilarang mencalonkan diri,” terangnya dalam sesi dialog sebuah radio swasta di Jakarta.

Selain memuat aturan ketat tentang politik dinasti di daerah, pemerintah juga dalam RUU Pilkada mengatur Pemilihan Gubernur dilakukan oleh DPRD. Pertimbangan mengembalikan mekanisme Pilgub ke DPRD adalah demi memudahkan pengawasan dan menekan politik uang.

Namun hal berbeda diungkapkan oleh pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya. Menurutnya, larangan bagi istri, suami,dan anak kepala daerah mencalonkan diri dalam pilkada merupakan solusi jangka pendek dalam agenda besar perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Meski begitu, usulan pemerintah dalam draf rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut bukanlah solusi sistemik.

“Masalah utama dalam pilkada sejatinya bukan dinasti kekuasaan melainkan politik uang serta pragmatisme akut yang membuat monopoli kekuasaan sulit dihilangkan.Persoalan ini tak cukup diatasi dengan melarang hak seseorang mencalonkan diri dalam pilkada lantaran punya ikatan keluarga dengan kepala daerah atau incumbent,” ujar Yunarto di Jakarta,akhir pekan lalu.

Dengan dasar ini,Yunarto meminta Pemerintah dan DPR mengurai akar masalah dalam pilkada lebih mendalam sebelum memutuskan bahwa pelarangan politik dinasti adalah solusi terbaik. Para perumus UU, kata dia, juga jangan segan- segan mengakui bahwa salah satu akar masalah dalam pilkada adalah lemahnya parpol dalam menjalankan fungsinya. “Mestinya yang diutamakan dalam RUU Pilkada adalah bagaimana memaksa parpol agar transparan dalam proses pencalonan kepala daerah. Parpol idealnya melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Ini yang belum ada selama ini,”ungkapnya.***

 

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s