Cegah Korupsi dengan Transparansi

Cegah Korupsi dengan Transparansi

 

PEMERINTAH Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terus melakukan terobosan dalam mendukung upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance). Instansi yang bertanggung jawab terhadap semua pembangunan fisik ini mengedepankan keterbukaan atau tranparansi publik dalam proses kegiatan yang dilaksanakannya.

Salah satunya dengan menerapkan teknologi informasi dan sarana elektronik (e-procurement atau e-proc) dalam tender proyek pemerintah. Sistem online ini diharapkan mampu meminimalisir praktik korupsi dalam semua tahap pelaksanaan proyek. Selain itu e-proc juga menjunjung tinggi tranparansi tender sehingga para peserta lelang dapat mengetahui proses yang dilakukan.

Sistem online ini akan membawa keuntungan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mempunyai peluang sama dengan pengusaha besar dalam proses tender. Dulu hanya pengusaha besar dan kenal dengan pejabat yang mengikuti proses tender, sekarang kelompok usaha kecil bisa juga memasukkan penawaran melalui internet. Namun, dalam pelaksanaannya, tetap harus ada yang memonitor kebocoran dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Proses tender melalui e-proc ini salah satu bagian pada kegiatan sosialisasi program / kegiatan DPU Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 di Hotel Jelita Tanjung, baru-baru tadi. Kepala Bagian Ekobang Kabupaten Tabalong, Drs H Mahdi Noor MSi dalam paparannya mengatakan, pelaksanaan proses lelang secara elektronik ini sesuai dengan Inpres RI No 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada kesempatan itu DPU juga mengundang Kasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Surabaya, DR Herry Sinurat ST MT SH MH, untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa melalui e-proc di daerahnya. Penjelasan Herry ini akan dijadikan rujukan proses lelang elektronik di banua Saraba Kawa ini.

Selain e-proc, acara sosialisasi yang diikuti oleh para rekanan, pejabat pemerintahan, LSM dan wartawan ini juga menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Hamonangan Simarmata, untuk menjelaskan praktek korupsi yang sering terjadi dalam proyek pemerintah. Sementara Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tanjung K Anwar menerangkan aspek hukum dalam proyek pemerintah.

Bupati H Rachman Ramsyi yang turut hadir dalam acara sosialisasi ini mengharapkan agar para pengusaha dan semua individu yang terlibat dalam proyek pemerintah supaya bersungguh-sungguh pelaksanaannya sehingga menghasilkan infrastruktur yang baik dan berkualitas di daerah ini. Atas dasar itu, Rachman menyambut baik upaya DPU Kabupaten Tabalong melaksanakan sosialisasi kegiatan yang berapresiasi untuk meminimalisir praktek ‘kecurangan’ seperti ini.

Sebelumnya, kepala DPU Kabupaten Tabalong, Ir H Arifin Noor MT, memaparkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012. Termasuk beberapa kegiatan unggulan seperti Pembangunan / Pelebaran Jalan Tanjung – Mabuun – Simpang Tiga Guru Danau, Gedung RSUD H Badaruddin Tanjung, serta Pembangunan Jembatan Rangka Baja.

Arifin mengharapkan semua penyedia jasa (pengusaha) meningkatkan kemampuan sesuai profesi masing-masing. “Sehingga Kabupaten Tabalong menghasilkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian – dari BPKP) dengan pemerintahan yang bersih dan baik,” ungkap pria yang sering tampil sederhana dan bersahaja ini.***

 

 

 

Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi

 

Indikasi kasus korupsi di Indonesia di dominasi dari pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan riset yang dilakukan BPK, lebih dari 70 persen kasus korupsi di Indonesia terkait proyek pengadaan barang dan jasa. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Hamonangan Simarmata dalam presentasinya di hadapan pengusaha dan aparat pemerintah di Hotel Jelita Tanjung, baru-baru tadi.

Jadi, menurutnya, proyek pengadaan barang dan jasa paling rentan dijadikan lahan memperkaya diri bagi pengusaha dan oknum aparat pemerintahan. “Oleh karena itu saya mengingatkan agar para rekanan dan aparat yang berwenang berhati-hati dalam mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.

Hanya saja, tambahnya, BPKP tidak langsung menangani semua indikasi praktek korupsi tersebut. Untuk laporan pengaduan atau temuan BPKP dibagi tiga. Ada yang ditangani oleh KPK, ada juga yang ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.***

 

 

Lebih Cepat dan Terbuka

 

Pengusaha menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses tender proyek. Namun, stigma yang melekat pada pengusaha adalah sebagai pelaku suap. Para pengusaha sering kali disalahkan karena dianggap yang pertama melakukan inisiatif untuk berbuat sesuatu kepada pejabat yang memberikan iming-iming atau janji agar memenangkan tender.

Dengan diterapkannya e-proc ini proses tender menjadi lebih cepat dan terbuka. Pemerintah pun dapat harga rasional karena penawaran dilakukan secara terbuka.

Meski bernilai positif, penerapan teknologi informasi ini bukan tanpa hambatan. Setidaknya ada dua kendala yang dirasakan para pengusaha instansi pemerintah. Yaitu masalah sumber daya manusia dan jaringan internet. Saat ini masih banyak pengusaha yang tidak menguasai teknologi informasi. Sementara jaringan internet masih belum merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Tabalong.***

ImageImage

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s