AWAS SMS Politisi DPRD Tabalong

Seorang legislator digaji untuk berbicara dalam rapat demi memperjuangkan pembangunan agar bisa dinikmati oleh para pemilihnya. Namun sayangnya, tidak semua legislator mampu berbicara dengan cakap di setiap forum resmi kegiatan dewan. Hal itu terjadi baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Menurut catatan yang berhasil dihimpun TUNtas dari berbagai sumber, tidak lebih dari 50 persen anggota DPRD Tabalong yang mampu berbicara di forum rapat. Sementara sisanya termasuk dalam kategori 5D (datang, duduk, dengar, diam, duit).

Di jajaran eksekutif telah lama dikenal istilah AWAS SMS. Istilah tersebut adalah inisial para politisi Graha Sakata yang sering member masukan atau mengkritisi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Mereka adalah Ario Ariadi (PAN), Winarto SPd MSi (Hanura), Ampera Ariyanto Y. Mebas (PKPB), Sugian Noor (Hanura), Sudarmadi SH MH (PAN), Murjani SHi (PKS) dan Ali Sibqi SPi (PPP).

Selain delapan nama tersebut, masih ada segelintir anggota dewan yang juga memiliki kemampuan berbicara dengan baik di DPRD Tabalong, namun tidak masuk dalam catatan eksekutif. Diantaranya adalah Rully Ananda Efanus SP (PDIP), Ahmad Jubairi SJ (PBB), serta Kusmadi Uwis dan H Abdullah Sabik (PPP).

Nama-nama itulah yang sering memberikan masukan maupun kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Mereka bisa dikatakan sebagai para politisi vocal DPRD Tabalong.

Sejumlah pemerhati masalah social dan politik menyayangkan banyaknya anggota dewan yang kurang mampu mengemukakan pendapatnya di ruang rapat DPRD.

“Bagaimana mereka bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat pemilih jika berbicara saja tidak berani,” kata seorang warga Tabalong yang menolak indentitasnya dipublikasikan.

Lebih jauh ia menilai penyebabnya terletak pada partai pengusung dan para pemilih.

Partai dinilai gagal dalam melakukan pengkaderan demi meningkatkan kapabelitas para calegnya pada pemilu lalu. Bahkan penentuan caleg terkesan asal comot tanpa memperdulikan kualitas dan kemampuan yang bersangkutan.

Sementara para pemilih tidak bertindak cerdas dalam menentukan figur yang akan menjadi wakilinya di parlemen. Mereka keliru memilih wakil yang kurang mampu memperjuangkan nasibnya. Kekeliruan akhirnya harus dibayar dengan mahal selama lima tahun.

“Mungkin dulu masyarakat lebih mengutamakan kedekatan emosional atau karena ada faktor lain, tanpa memperdulikan kemampuan yang bersangkutan. Akhirnya beginilah kualitas wakil terhormat kita di DPR,” tambahnya sedikit bernada sinis.

Perasaan miris pria paruh baya ini memang cukup beralasan. Pasalnya, anggota dewan terhormat itu digaji besar dengan uang negara untuk memperjuangkan nasib rakyat. Kalau hanya pander di warung mangalalatu, ibaratnya pacah kaminting di taluk. Tapi jika di forum resmi malah diam seribu basa, bagaimana mau memperjuangkan kepentingan rakyat?***

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s