Rachman Bingung

Dukung Muchlis atau Arifin?

Semua bakal calon juga diuntungkan oleh turunnya Rachman Ramsyi yang telah habis masa jabatannya untuk kedua kalinya sebagai Bupati Tabalong saat ini. Dengan demikian ia telah melepas ikatan emosional yang kuat di jajaran birokrasi meski masih ada wibawanya.

Meski demikian, Rachman tentu saja berkepentingan terhadap para calon penggantinya. Alasannya adalah demi meneruskan semua program pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu ia juga berkepentingan untuk ‘mengamankan’ semua kebijakan yang telah dilaksanakannya.

Tetapi meneruskan kepemimpinannya melalui orang lain terasa berat. Sebab dukungan yang bakal diberikan kepada satu kandidat bakal calon bupati, terbelah menjadi dua orang yang selama ini menjadi penyokong utamanya.

Rachman Ramsyi saat ini dihantui kebimbangan dalam menetapkan dukungan kepada orang yang dijagokan untuk menjadi penggantinya. Yakni kepada H Muchlis SH yang saat ini menjadi Wakil Bupati Tabalong, atau pada Ir H Arifin Noor MT, yang saat ini masih aktif sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong.

Kedua orang ini dinilai memiliki keistimewaan di mata Rachman dalam mendukung kinerjanya selama ini. Selain itu keduanya juga disinyalir mengetahui titik lemah Rachman dalam memimpin Tabalong.

Namun sebuah sumber menuturkan, sebagian besar mantan anngota tim sukses yang dulu mendukung RR+M cenderung merapat kepada Arifin.***

 

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Persaingan Politik Mulai Memanas

Image

Muchlis, Arifin dan Anang Diprediksi akan Maju

 

Masa kepemimpinan Drs H Rachman Ramsyi MSi dan H Muchlis SH baru berakhir pada tanggal 17 Maret 2014 mendatang. Meski terbilang masih cukup lama, suhu politik di Bumi Saraba Kawa ini sudah mulai memanas. Sebagian masyarakat di daerah ini sudah mulai menimang-nimang, siapa-siapa saja yang diperkirakan bakal maju menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong periode 2014-2019.

Saat ini sudah ada tiga nama yang santer diisukan bakal ikut bersaing pada pilkada yang kemungkinan akan digelar pada akhir tahun 2013 atau awal tahun 2014 mendatang. Meski hingga saat ini yang bersangkutan kalau ditanya, belum ada satu pun yang berani menyatakan bakal maju bersaing.

Nama pertama yang sering disebut-sebut bakal maju menjadi calon bupati adalah H Muchlis SH yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Tabalong. Politisi Partai Bulan Bintang yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Tabalong ini digadang-gadang bakal maju menjadi calon bupati untuk meneruskan program pembangunan yang telah dilaksanakannya bersama Bupati H Rachman Ramsyi.

Bakal calon lain yang juga tak kalah sering disebut bakal ikut bersaing adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir H Arifin Noor MT. Pengalaman dan kemampuannya dinilai mumpuni untuk membenahi infrastruktur di daerah ini. Nilai plusnya, selama figur Arifin selama ini dikenal cukup dekat dengan segala lapisan masyarakat.

Nama terakhir yang juga diprediksi kuat bakal maju adalah Drs H Anang Syakhfiani MSi. Pesaing politik Drs H Rachman Ramsyi MSi ini tidak bisa dipandang sebelah mata oleh calon kontestan lainnya. Meski saat ini tidak diberi jabatan alias ‘terpinggirkan’, namun mantan Kepala Bappeda yang sarat pengalaman dan berpandangan visioner ini dikenal memiliki basik massa dan mengakar kuat di masyarakat. Buktinya pada pilkada lalu, meski melawan incumbent dengan modal pas-pasan, ia mampu meraup 28 persen suara.

Selain ketiga kandidat tersebut, masih ada nama lain yang kemungkinan juga bakal ikut bersaing. Yaitu dua muka lama yang sudah dikenal masyarakat Tabalong, Ir H Gusti Kadarusman dan Hasrudin H Hasbullah. Kedua pengusaha sukses di Banjarmasin yang juga putra Tabalong ini bisa saja maju kembali karena penasaran dengan kegagalannya pada pilkada lalu. Seperti diketahui, pada pilkada lalu Kadarusman gagal menjadi orang nomor satu di daerah ini karena kalah bersaing dengan H Rachman Ramsyi. Sementara Hasrudin lebih tragis lagi, ia malah gagal ikut bersaing karena dianggap tidak lolos administrasi oleh KPU.***

 

Prediksi Pasangan dan Parpol Pendukung

 

Tidak lengkap jika membicarakan bakal calon bupati tanpa memperkirakan siapa saja bakal calon pendamping dan partai politik pengusungnya. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan penuturan para pemerhati masalah politik di dearah ini, Tabloid TUNt@s menyusun prediksi pasangan dan parpol pendukung para bakal calon.

H Muchlis SH kemungkinan besar berpasangan dengan Drs H Abdel Fadillah MSi yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong. Kedekatan kedua pejabat ini disinyalir bukan hanya antara atasan dan bawahan, tapi karena keduanya memang dikader untuk menjadi pasangan calon pada pilkada mendatang. Nama lain yang juga disebut-sebut bakal mendampingi Muchlis adalah Kepala Dinas Kesehatan dr Syarifuddin Baseri SpOG.

Kendaraan politik Muchlis untuk naik kelas menjadi bupati tentu saja Partai Bulan Bintang yang sempat mengantarkannya menjadi Ketua DPRD Tabalong periode 2004-2009. Meski saat ini PBB hanya mempunyai dua kursi DPRD, namun parpol bentukan Prof DR Yusril Ihza Mahendra ini siap merangkul kekuatan lain seperti Partai Persatuan Pembangunan yang mempunyai tiga kursi DPRD. Koalisi kedua parpol ini sudah mampu mengantarkan Muchlis sebagai calon bupati.

Belum lagi jika Partai Golkar ikut bergabung karena seperti diketahui parpol berlambang pohon beringin ini menggunakan metode survey dalam menentukan calon yang bakal diusungnya. Jika popularitas Muchlis tinggi bukan tidak mungkin parpol kuning ini ikut mendukungnya.

Sementara siapa yang bakal mendampingi Ir H Arifin Noor MT hingga saat ini masih belum bisa ditebak. Sebagian kalangan menilai jika Arifin benar-benar maju maka kemungkinan besar yang menjadi pendampingnya bukan dari kalangan birokrat. Bisa jadi calon wakil itu berasal dari tokoh masyarakat yang sudah sangat dikenal dan familiar di masyarakat. Atau bisa juga diambil dari kalangan politisi.

Untuk partai pengusung tidak bakal sulit didapat oleh Arifin. Selama ini ia dikenal memiliki ‘kedekatan’ dengan sejumlah parpol di daerah ini. salah satunya adalah Partai Demokrat yang memiliki kekuatan empat kursi di DPRD Tabalong, dimana sang isteri, Hj Hardiyanti SSos kini tercatat sebagai anggota DPRD Tapin melalui parpol bentukan SBY tersebut. Parpol lain yang diisukan kemungkinan besar akan mendukungnya adalah Partai Amanat Nasional (empat kursi), Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (tiga kursi).

Lalu siapa pasangan Drs H Anang Syakhfiani MSi jika benar-benar maju pada pilkada mendatang. Tidak seperti pilkada lalu Anang didampingi oleh orang Tabalong yang bermukim di luar daerah, kali ini ia kemungkinan didampingi oleh putra daerah yang berdomisili di Bumi Saraba Kawa ini. Nama-nama yang santer beredar bakal mendampingi Anang adalah Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Tabalong Winarto SPd MSi dan pengusaha sekaligus Ketua Yayasan Kremsakt, H Noorhasani atau yang lebih dikenal dengan panggilan Haji Sani.

Sama seperti bakal calon lainnya, parpol pengusung Anang juga masih belum ada kejelasan. Namun diperkirakan ia bakal didukung oleh Partai Hanura yang memiliki empat kursi DPRD. Selain itu, Anang juga memiliki kedekatan emosional dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Jika ketiga parpol ini berkoalisi maka akan menjadi kekuatan besar karena memiliki lebih dari sepertiga kursi DPRD.

Namun benar tidaknya prediksi yang disusun berdasarkan ‘panderan-panderan’ masyarakat ini hanya waktu yang bisa menjawabnya. Nanti akan ketahuan siapa berpasangan dengan siapa, serta kemana arah dukungan parpol.***

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

AWAS SMS Politisi DPRD Tabalong

Seorang legislator digaji untuk berbicara dalam rapat demi memperjuangkan pembangunan agar bisa dinikmati oleh para pemilihnya. Namun sayangnya, tidak semua legislator mampu berbicara dengan cakap di setiap forum resmi kegiatan dewan. Hal itu terjadi baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Menurut catatan yang berhasil dihimpun TUNtas dari berbagai sumber, tidak lebih dari 50 persen anggota DPRD Tabalong yang mampu berbicara di forum rapat. Sementara sisanya termasuk dalam kategori 5D (datang, duduk, dengar, diam, duit).

Di jajaran eksekutif telah lama dikenal istilah AWAS SMS. Istilah tersebut adalah inisial para politisi Graha Sakata yang sering member masukan atau mengkritisi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Mereka adalah Ario Ariadi (PAN), Winarto SPd MSi (Hanura), Ampera Ariyanto Y. Mebas (PKPB), Sugian Noor (Hanura), Sudarmadi SH MH (PAN), Murjani SHi (PKS) dan Ali Sibqi SPi (PPP).

Selain delapan nama tersebut, masih ada segelintir anggota dewan yang juga memiliki kemampuan berbicara dengan baik di DPRD Tabalong, namun tidak masuk dalam catatan eksekutif. Diantaranya adalah Rully Ananda Efanus SP (PDIP), Ahmad Jubairi SJ (PBB), serta Kusmadi Uwis dan H Abdullah Sabik (PPP).

Nama-nama itulah yang sering memberikan masukan maupun kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Mereka bisa dikatakan sebagai para politisi vocal DPRD Tabalong.

Sejumlah pemerhati masalah social dan politik menyayangkan banyaknya anggota dewan yang kurang mampu mengemukakan pendapatnya di ruang rapat DPRD.

“Bagaimana mereka bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat pemilih jika berbicara saja tidak berani,” kata seorang warga Tabalong yang menolak indentitasnya dipublikasikan.

Lebih jauh ia menilai penyebabnya terletak pada partai pengusung dan para pemilih.

Partai dinilai gagal dalam melakukan pengkaderan demi meningkatkan kapabelitas para calegnya pada pemilu lalu. Bahkan penentuan caleg terkesan asal comot tanpa memperdulikan kualitas dan kemampuan yang bersangkutan.

Sementara para pemilih tidak bertindak cerdas dalam menentukan figur yang akan menjadi wakilinya di parlemen. Mereka keliru memilih wakil yang kurang mampu memperjuangkan nasibnya. Kekeliruan akhirnya harus dibayar dengan mahal selama lima tahun.

“Mungkin dulu masyarakat lebih mengutamakan kedekatan emosional atau karena ada faktor lain, tanpa memperdulikan kemampuan yang bersangkutan. Akhirnya beginilah kualitas wakil terhormat kita di DPR,” tambahnya sedikit bernada sinis.

Perasaan miris pria paruh baya ini memang cukup beralasan. Pasalnya, anggota dewan terhormat itu digaji besar dengan uang negara untuk memperjuangkan nasib rakyat. Kalau hanya pander di warung mangalalatu, ibaratnya pacah kaminting di taluk. Tapi jika di forum resmi malah diam seribu basa, bagaimana mau memperjuangkan kepentingan rakyat?***

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Makam Para Wali di Kubur Datu Harung

Image

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Makam Para Wali di Kubur Datu Harung

Sebagian besar warga Tanjung mengenal komplek makam Datu Harung yang berada di Kelurahan Pembataan, tidak jauh dari Mapolres Tabalong. Namun, mungkin belum banyak yang tahu bahwa di areal pemakaman keramat itu kini terdapat banyak makam para wali Allah.

Penasaran dengan kabar adanya makam para wali itu, TUNtas menyempatkan diri mengunjungi areal pemakaman tersebut. Kesan pertama yang didapat, komplek pemakaman ini terlihat bersih dan terpelihara dengan baik.

Di tempat itu sedikitnya tedapat 45 buah makam yang sudah diberi nama. Dari nama-nama itu diketahui bahwa kubur itu adalah makam para wali Allah yang semuanya berasal dari Timur Tengah. Ada yang berasal dari Mekkah (Arab Saudi), Madinah (Arab Saudi), Hadral Maut (Yaman), Iran dan Irak. Sebagian diantaranya telah dipasangi kain kuning sebagai tanda bahwa makam itu dikeramatkan.

Saat itu keadaan lagi sepi. Tidak ada seorang pun penziarah yang berada di pemakaman tersebut. Untuk mengobati rasa penasaran dan keingintahuan mengenai pemakaman ini, TUNtas terpaksa memanggil seorang warga yang kebetulan lewat di depan areal tersebut. Untungnya lelaki separuh baya itu bersedia diajak ngobrol dan tahu banyak tentang puluhan makam wali ini.

Menurutnya, dulu di tempat itu hanya ada kubur Datu Harung dan beberapa warga. Namun kini telah bertambah dengan adanya makam para wali yang diketahui melalui mimpi salah seorang warga. “Kabarnya ada warga yang bermimpi bahwa di tempat itu ada makam yang datang secara gaib,” jelasnya.

Dengan adanya mimpi itu, tambahnya, lalu ada yang berinisiatif membuat nisan dan membuat kuburan dari semen. Sejak itu pula banyak warga yang berziarah dan melakukan selamatan di areal pemakaman ini.

“Dulu ketika masih baru, orang mengadakan selamatan di sini. Tapi sekarang sudah jarang ada orang melakukannya,” pungkasnya. Namun ia tidak berani memastikan benar tidaknya kubur itu makam para wali.***

 

Penuh Nuansa Supranatural

Saat ini banyak orang sudah tak tahu akan adanya keramat para wali. Sebagian bahkan menganggap bahwa karamah para wali sama dengan tahyul, klenik, bahkan menyamakannya dengan perbuatan musyrik. Bahkan cerita tentang makam para wali banyak diselipi kejadian-kejadian supranatural.

 Di Mekkah ada makam Syeikh Nawawi Al Bantani (ulama wali ALLAH asal Banten yang jadi mufti mazhab Syafi’i di Masjidil Haram). Ketika pemerintah Bani Saud mau membangun fly over melewati makam tersebut, mereka mau membongkar makamnya dan menancapkan tiang pancang di sana. Hasilnya, semua alat berat mogok dan fly over terpaksa dibelokkan jadi mirip huruf S. Di Dumai, di situ ada juga makam yang tidak bisa dibongkar untuk dibuat jalan. Akhirnya pemerintah mengalah dengan membelah dua jalan melewati kuburan tersebut. Sejauh ini kurang jelas siapa yang dimakamkan di sana.

Sementara soal makam berpindah secara gaib tempat bukan hal baru di dunia. Umumnya, makam-makam itu adalah tempat bersemayam para wali. Hal ini tentu saja dengan ijin Allah SWT, karena jika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin terjadi.***

 

Makam Para Wali di Komplek Pemakaman Datu Harung

No

Nama Wali

Asal

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

 

5

 

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

 

31

 

32

 

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

Habib Abdul Wahab

(Pangeran Singa Terbang)

 

Syech Rusman Alwi bin Bakar

 

Syech Rahmat Alwi bin Bakar

 

Al Harun bin Habsi

(Pangeran Surya Negara)

 

Syech Abdul Manan Al Sihab

(Pangeran Badai Gurun)

 

Syech Ja’par Umar

 

Syech Zamaluddin Al Zailani

 

Syech Abdullah Ali bin Abbas

 

Syech Abdullah Al Hasim

 

Syech Abdul Manan bin Bakar Al Hasim

 

Syech Ali Usman Al Hasim

 

Syech Abdulah Muksin

 

Syech Mustakim Said

(Singa Padang Pasir)

 

Syech Arif Rusman Abdul Gani

 

Syech Rachman Sidik

 

Syech Achmad Sidik

 

Syech Zailani Sidik

 

Syech Rusman Awaluddin Said

 

Syech Rachmad Ali Usman

 

Syech Hasbullah

 

Habib Al Husin

 

Habib Al Hadad

 

Syech Hasan Al Wahid

 

Habib Amir Al Husin

 

Habib Zamaluddin Al Husin

 

Siti Hamdah Ramlah Al Husin

 

Habib Usman Al Husin

 

Habib Said Al Husin

 

Habib Zamal Al Husin

 

Zulfikar

(Pangeran Kertapati)

 

Syech Rahmad Guzali

 

Al Hamid bin Al Qatri

(Pangeran Nusapati)

 

Habib Rachman Alwi Mas’ud

 

Habib Rachman Mas’ud

 

Habib Abdullah Said

 

Habib Achmad Rachman

 

Syech Rachman Said Al Harun

 

Syech Abdul Zeen Al Hasim

 

Siti Raudah Al Rasid

 

Syech Abdurahman Sidik

 

Habib Ali Al Husin Al Said

 

Habib Bakar Al Husin

 

Syech Abdullah Alwi bin Abbas

 

Habib Rasid Rachman bin Abbas

 

Syech Syahruddin Halil Al Habsyi

 

Hadral Maut

 

 

Madinah

 

Madinah

 

Hadral Maut

 

 

Madinah

 

 

Madinah

 

Mekkah

 

Madinah

 

Madinah

 

Madinah

 

Madinah

 

Madinah

 

Madinah

 

 

Hadral Maut

 

Iran

 

Iran

 

Iran

 

Mekkah

 

Madinah

 

Iran

 

Hadral Maut

 

Hadral Maut

 

Iran

 

Hadral Maut

 

Hadral Maut

 

Hadral Maut

 

Hadral Maut

 

Hadral Maut

 

Hadral Maut

 

Hadral Maut

 

 

Madinah

 

Hadral Maut

 

 

Madinah

 

Madinah

 

Baghdad

 

Baghdad

 

Irak

 

Irak

 

Mekkah

 

Madinah

 

Irak

 

Iran

 

Mekkah

 

Madinah

 

Madinah

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Pasal-Pasal Krusial RUU Pilkada

*Masih Belum Disahkan

 

SEJAK pertama digulirkan, tak terasa sudah hampir tujuh tahun pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung. Selama itu banyak plus minus pesta demokrasi ini yang terus menjadi perdebatan di kalangan elit politik di negara ini. Mulai dari gesekan sosial di masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan, sampai biaya politik yang nominalnya terbilang tidak sedikit sehingga dianggap menguras keuangan daerah.

Atas dasar itulah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri terus berupaya melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pilkada. Salah satunya dengan merevisi UU Pilkada itu sendiri.

Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada itu sudah diserahkan kepada DPR RI. Namun hingga kini masih belum tuntas dibahas karena ada pasal-pasal krusial yang belum disepakati oleh fraksi-fraksi DPR RI. Oleh karena itu menurut informasi terakhir, RUU itu telah dikembalikan oleh DPR ke pemerintah untuk direvisi.

Tarik ulur pembahasan RUU Pilkada ini kemungkinan karena di dalamnya terdapat pasal-pasal yang merugikan partai politik dan pejabat yang sedang berkuasa. Apa saja pasal krusial yang terdapat dalam RUU tersebut? Inilah rangkuman Tabloid TUNtas berdasarkan informasi dari berbagai sumber.***

 

Dilaksanakan Serentak  

 

Pemerintah mengusulkan pelaksanaan pemilihan bupati dan wali kota dilakukan serentak di satu provinsi. Usulan itu merupakan salah satu poin penting yang dituangkan dalam naskah revisi Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pola pilkada serentak di satu provinsi ini lebih efisien, dan hal itu terbukti setelah diuji coba pada pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun lalu.

Gamawan mengatakan dengan pengaturan pilkada serentak otomatis akan ada penyesuaian masa jabatan untuk beberapa bupati dan wali kota. Rencananya pelaksanaan pilkada serentak akan mengacu pada jabatan bupati dan gubernur yang paling lama. Dengan begitu tidak akan ada jabatan bupati dan wali kota yang kurang dari masa jabatannya.

Sedangkan untuk bupati dan wali kota yang masa jabatannya sudah lebih dahulu habis, akan ditunjuk petugas pelaksana tugas sampai diadakan pemilihan. “Jadi tidak akan ada kekosongan jabatan,” ujar Gamawan.

Meski begitu, kata Gamawan, pelaksanaan pilkada serentak juga dinilai memiliki risiko. Misalnya jika secara bersamaan ada gugatan atas pelaksanaan pilkada. “Makanya kami masih merumuskan pola yang tepat.” Karena itu, menurut Gamawan, pelaksanaan pilkada akan ditata lagi dari awal. Dia memprediksi sistem pilkada serentak ini baru bisa dilaksanakan pada lima tahun kedua.

Rancangan revisi UU Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang di dalamnya diatur soal pilkada serentak ini akan segera dirampungkan oleh pemerintah. “Habis Lebaran, Insya Allah akan diajukan ke Dewan,” ujar Gamawan.***

 

Hanya Pilih Bupati/Walikota

Sekda Ditunjuk Oleh Pemerintah Pusat

 

Jika RUU Pilkada ini disetujui oleh DPR RI, maka kedepan tidak ada lagi pasangan calon kepala daerah. Pilkada hanya memilih bupati dan walikota.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, dalam usulan pemerintah, wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati/wali kota) tidak dipilih berpasangan atau satu paket dengan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah berlangsung tunggal saja, yaitu hanya kepala daerah.

Alasannya,  tingginya pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya setelah menjabat. “Kemesraan cuma tiga bulan, kemudian gontok-gontokan. Ini membingungkan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat terganggu akibat keduanya bersaing. Kami berkewajiban untuk mengatasi ini,” tegasnya.

Sementara mengenai calon wakil yang akan mendampingi kepala daerah masih menjadi perdebatan. Meski bupati/walikota terpilih diberi kepercayaan untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pendampingnya, namun penentuannya tetap berada di pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Calon wakil kepala daerah harus berasal dari PNS aktif dengan kriteria kepangkatan tertentu. Konon, pasal inilah yang menjadi salah satu ganjalan untuk meloloskan revisi UU Pilkada. Bagaimana pun juga jika ini disetujui, parpol akan dirugikan. Mereka tidak bisa lagi menempatkan kader-kader terbaiknya untuk menduduki jabatan tersebut

Djoherman juga menegaskan, pemerintah pusat juga akan memilih jabatan tertentu di daerah, misalnya sekda atau jabatan penting lainnya. Hal itu supaya jabatan seperti itu tidak diisi oleh tim sukses semata, tetapi memang yang kompeten dan telah lama berkarier. Pemilihan oleh calon terpilih hanya membuat pemerintah daerah tidak berjalan efektif dan pelayanan terhadap rakyat tidak maksimal.***

 

Gubernur Dipilih DPRD

 

Ada perbedaan antara pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati/walikota. Dalam RUU tersebut gubernur dipilih oleh DPRD, sedangkan bupati/walikota dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, jika usulan itu disetujui maka kedepan rakyat tidak lagi dilibatkan secara langsung untuk memilih gubernur.

Saat ditanya wartawan mengapa bukan bupati atau wali kota saja yang dipilih DPRD, kalau untuk menghemat biaya, Djohan menjelaskan, otonomi luas itu adanya di kabupaten/kota. Semua urusan pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sebagainya ada di kabupaten atau kota.

Di sisi lain, tambahnya, pemerintah masih membuka ruang partisipasi yang luas kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Hirarki jabatan bupati/wali kota masih sangat dekat dengan rakyat bila dibandingkan gubernur. Karena itu, perlu dilibatkan masyarakat dalam memilihnya.***

 

Keluarga Incumbent Dilarang Mencalon

 

Salah satu pasal kontroversial dalam RUU Pilkada adalah larangan bagi keluarga incumbent yang sedang menjabat untuk maju sebagai calon kepala daerah. Jika pasal ini disetujui, kedepan tidak ada lagi anak, isteri atau suami kepala daerah untuk meneruskan dinasti politiknya.

Ditutupnya celah politik dinasti dinilai dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam upaya menghapus praktik oligarki di daerah. Namun, perlu solusi lain yang lebih jitu dan sistematis.

Dalam RUU Pilkada sudah dimasukkan ketentuan yang melarang keluarga inti kepala daerah untuk mencalonkan diri baik untuk pemilihan bupati, wali kota, ataupun gubernur. Mata rantai politik dinasti akan diputus melalui aturan ini. Larangan ini berlaku selama satu periode jabatan. Sifatnya cutting off lima tahun. Dengan begitu maka politik dinasti akan terhapus dengan sendirinya.

Larangan untuk politik dinasti itu diharapkan mampu menciptakan harmonisasi dalam pemerintahan. Ini juga untuk mencegah kepala daerah berikutnya melindungi kepala daerah sebelumnya yang terlibat kasus hukum.

Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap yang hadir pada diskusi itu mengaku setuju dengan pembatasan agar keluarga inti kepala daerah dilarang mencalonkan diri. Menurutnya, masalah pencalonan dalam Pilkada memang harus diatur demi menutup celah bagi penyelahgunaan kewenangan.

“Karena itu, memang patut dipertimbangkan secara serius usulan agar anak istri kepala daerah dilarang mencalonkan diri,” terangnya dalam sesi dialog sebuah radio swasta di Jakarta.

Selain memuat aturan ketat tentang politik dinasti di daerah, pemerintah juga dalam RUU Pilkada mengatur Pemilihan Gubernur dilakukan oleh DPRD. Pertimbangan mengembalikan mekanisme Pilgub ke DPRD adalah demi memudahkan pengawasan dan menekan politik uang.

Namun hal berbeda diungkapkan oleh pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya. Menurutnya, larangan bagi istri, suami,dan anak kepala daerah mencalonkan diri dalam pilkada merupakan solusi jangka pendek dalam agenda besar perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Meski begitu, usulan pemerintah dalam draf rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut bukanlah solusi sistemik.

“Masalah utama dalam pilkada sejatinya bukan dinasti kekuasaan melainkan politik uang serta pragmatisme akut yang membuat monopoli kekuasaan sulit dihilangkan.Persoalan ini tak cukup diatasi dengan melarang hak seseorang mencalonkan diri dalam pilkada lantaran punya ikatan keluarga dengan kepala daerah atau incumbent,” ujar Yunarto di Jakarta,akhir pekan lalu.

Dengan dasar ini,Yunarto meminta Pemerintah dan DPR mengurai akar masalah dalam pilkada lebih mendalam sebelum memutuskan bahwa pelarangan politik dinasti adalah solusi terbaik. Para perumus UU, kata dia, juga jangan segan- segan mengakui bahwa salah satu akar masalah dalam pilkada adalah lemahnya parpol dalam menjalankan fungsinya. “Mestinya yang diutamakan dalam RUU Pilkada adalah bagaimana memaksa parpol agar transparan dalam proses pencalonan kepala daerah. Parpol idealnya melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Ini yang belum ada selama ini,”ungkapnya.***

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

SATUNAMA Menanam Benih Keadilan

SATUNAMA adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan kelompok, advokasi dan pelatihan yang mendorong masyarakat memiliki kesadaran untuk membela haknya. Lembaga yang berbentuk yayasan ini berada di Yogyakarta dan telah menjalin kerjasama di sejumlah provinsi di Indonesia serta beberapa negara tetangga.

Yayasan SATUNAMA kini telah memasuki usia 14 tahun. Di usianya yang telah matang (untuk ukuran sebuah organisasi) ini, SATUNAMA bersama pemangku kepentingan terus berupaya membangun masyarakat yang ‘sehat’ dan adil dengan memperkuat sumber-sumber penghidupan rakyat yang berkelanjutan. Secara singkat masyarakat yang sehat menurut SATUNAMA adalah yang terbuka untuk suatu perubahan tanpa harus kehilangan jati diri, mau mengakui perbedaan, mampu memperjuangkan hak-haknya dan memiliki pilihan sumber hidup yang berbasis potensi lokal. SATUNAMA secara formal berdiri pada tanggal 25 Maret 1998 ini awalnya merupakan bagian dari Unitarian Service Committee (USC) Kanada yang mulai bekerja di Indonesia sejak tahun 1975. Pada saat masih menjadi bagian USC Kanada, program-program awal lembaga lebih banyak ke arah layanan kemanusiaan seperti menyumbang untuk panti asuhan, penderita lepra, dan orang jompo. Dengan demikian, SATUNAMA memiliki pengalaman mengelola program advokasi, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Pada tahun 1988, USC Canada memindahkan kantornya dari Jakarta ke Yogyakarta untuk mendekatkan diri dengan kelompok masyarakat dampingan sekaligus mengurangi kesibukan mengurus administrasi dengan birokrasi pemerintahan. 

SATUNAMA menawarkan pelatihan pendidikan politik, manajemen organisasi, dan analisis sosial untuk kaum intelektual muda dengan nama Civic Education for Future Indonesia Leaders (CEFIL). SATUNAMA juga mengadakan pelatihan untuk lembaga-lembaga yang melakukan pendampingan masyarakat. Antara lain pelatihan perencanaan program dan keuangan, pengembangan organisasi, analisis gender dalam pembuatan program, penggalangan dana, dan pelatihan tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia.

Selama ini SATUNAMA berperan aktif membantu masyarakat Yogyakarta dalam pemberdayaan diri. Lembaga ini banyak melakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat, organisasi, kalangan swasta maupun instansi pemerintah. Kerjasama ini juga dilaksanakan di Papua, Sumatera, Sulawesi hingga Kalimantan. Bahkan lembaga yang didirikan oleh para aktivis 1998 ini mampu mengembangkan jangkauan operasionalnya hingga ke Timor Leste, Thailand dan negara-negara tetangga lainnya.arsip***

 

 

Tertarik Bekerjasama dengan LSM Tabalong

 

Sejak beberapa tahun lalu, SATUNAMA telah menjalin kerjasama dengan warga Ampah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah. Di kabupaten tetangga ini SATUNAMA telah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan adanya kerjasama ini harkat dan martabat masyarakat Ampah jauh lebih signifikan dibandingkan masa sebelumnya.

Hal itu terungkap saat sejumlah aktivis LSM Tabalong bersama staf External Department PT Adaro Indonesia berkunjung ke sekretariat SATUNAMA di Yogyakarta. Menurut penjelasan sejumlah pengurus SATUNAMA, pihaknya pernah ke Ampah untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat.

Pada bagian lain penjelasannya, SATUNAMA siap membantu LSM Tabalong dalam pelatihan fundrising (pengalangan dana). Baik dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari dunia internasional.***

 

 

Kunjungan Akademisi dari Thailand

 

Keberadaan dan eksistensi SATUNAMA sudah diakui oleh negara-negara tetangga. terbukti dengan adanya kunjungan delegasi akademisi dari Thailand. Delegasi ini disponsori oleh Proyek Sapan/DAI/USAID yang terdiri dari 15 dosen dari lima perguruan tinggi yang berasal dari lima provinsi di Thailand. Delegasi negara Gajah Putih ini dibagi menjadi tiga kelompok yang masing-masing mengunjungi Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mempelajari kerjasama yang terjalin antara pemerintah, akademisi, organisasi-organisasi masyarakat sipil, media dan aktor lainnya dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintah daerah. Tujuan yang lain adalah untuk membangun jejaring dan kerjasama dengan akademisi atau perguruan tinggi atau organisasi-organisasi masyarakat sipil atau perorangan (individu) di Indonesia yang terlibat dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Setelah Fransisca Dwi Indah Asmiarsi (Mia) memaparkan presentasi mengenai profil Yayasan SATUNAMA, dibukalah forum tanya-jawab mengenai program-program yang sudah dilakukan SATUNAMA. Banyak pertanyaan yang disampaikan mengenai pelatihan-pelatihan yang diadakan SATUNAMA. Pertemuan ditutup pukul 16.30 karena rombongan harus segera ke bandara untuk kembali ke Jakarta, menutup acara kunjungan dengan dua delegasi lain yang pergi ke Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.rel***

 ImageImage

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar